Diketahui, proyek IKN ini menelan biaya pembangunan yang sangat besar ditengah cicilan hutang pemerintah yang juga sangat besar sehingga menyebabkan ruang fiskal pemerintah semakin sempit yang pada gilirannya kebijakan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia terutama Indonesia timur menjadi lemah.
”capres pro status quo yakni Prabowo dan Ganjar Pranowo bakal melanjutkan pembangunan IKN warisan rezim Presiden Jokowi.Anggaran APBN akan tumpah ke pembangunan IKN karena memakan anggaran yang sangat besar sementara beban cicilan hutan juga masih sangat besar”jelas pakar ini.
”Berharap lebih pada capres pro status quo untuk fokus pemerataan pembangunan ke kawasan timur rasanya masih jauh panggang dari api”tandasnya.
”Capres perubahan dengan visi keadilan sosial kelihatannya lebih pro kawasan timur dan wilayah Sumatra dan Kalimantan karena konsep pemerataan pembangunan akan diarahkan pada wilayah yang tertinggal seperti kawasan timur Indonesia dan pada kawasan barat di pulau Sumatra dan pulau Kalimantan ”pungkas nya.(***)
Komentar