Gubernur AGK Dinilai Dalam Dilema.

PIKIRAN UMMAT.Com—Sofifi||Gubernur Mauku Utara KH.Ghani Kasuba dinilai dalam dilema kepemimpinan.Setiap kebijakan seolah tetap menuai kritik padahal kebijakan-kebijakan kebijakan jabatan misalnya merupakan respons atas dinamika publik yang berkembang.”

Gubernur AGK rolling atau resufle jabatan pimpinan kebinet dikritik tetapi ketika giliran beliau respons secara aspiratif untuk membatalkan kebijakan nya juga tetap dikritik.Ada apa ini”ketus Arman, warga malut ini.

Menurutnya, kebijakan pemerintah tentu telah melalui pertimbangan yang matang sesuai kebutuhan kinerja pemerintah.Namun demikian, dalam demokrasi, kritik kerap saja terjadi.Pemerintah atau Gubernur tentu tidak bisa menutup mata atas dinamika kritik dan apresiasi sebagaimana semangat dalam sistem demokrasi  yang meniscayakan kritik dan apresiasi atau kelompok koalisi pendukung dan kelompok oposisi,  hanya saja kata dia harus diletakan dalam kerangka logis dan formal.

”dalam pemerintahan demokratis, tentu ada kritik dan apresiasi, namun harus logis juga.Kalau kebijakan jabatan dikritik lalu direspons positif dengan membatalkan kebijakan itu ya harus diapresiasi bahwa Gubernur AGK telah bersikap aspiratif dan demokratis”tandasnya.

Dia menjelaskan bahwa, pembatalan beleid atau sebuah surat keputusan adalah hal lumrah dan sistematis dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.Media pembatalan itu ada secara sistematis disemua lembaga negara baik Eksekutiv, legislatif dan judikatif.

“kan ada tu sistem pembatalan keputusan yakni dilembaga Eksekutiv kita kenal dengan Eksekutiv review, ada judicial review melalui lembaga peradilan baik MK, PTUN dan MA atau ada juga legislativ ke Ied melalui DPR.Jadi pembatalan sebuah keputusan itu memungkinkan secara sistematis” jelasnya.

”Lihat juga disetiap Surat Keputusan, pada alinea penutup ada kalimat jika diskusikan hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya”ungkap dia.

Oleh karena itu, dia meminta semua pihak agar berpikir rasional dalam menanggapi setiap kebijakan pemerintah sehingga tidak menimbulkan polemik yang tidak perlu dan potensial mengganggu jalanya penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara Gubernur AGK dimintai konsisten menjalankan setiap keputusanya sehingga dia dinilai Gubernur yang memiliki kekuasaan.

”Coba kita juga harus rasional dalam memandang kinerja pemerintah sehingga tidak rancu dan potensial mengganggu kinerja pemerintahan”pungkasnya.

”Gubernur dengan segala kewenangan konstitusional nya harus mampu menjalankan kekuasaanya sehingga Gubernur dinilai tetap berkuasa”pungkasnya.(***)