Sumber lain mencurigai langkah Inspektorat Hal-Sel bermuatan politis diduga untuk menekan para mantan demi kepentingan politik.Kepentingan politik jelang pemilu ditenggarai berada dibelakang pemeriksaan ratusan mantan kepala desa di Hal-Sel ini.
“kasian mereka mau disandra dalam kungkungan politik tertentu dugaan infonya sepeerti itu” tukas sumber of derecord ini.
“Mestinya, kalau tahapan berdasarkan teknis kerja Inspektorat dalam proses pengawasan, pemeriksaan, pengusutan dan juga pembinaan sudah dilakukan oleh pihak Inspektorat namun juga tidak dihiraukan sejumlah ratusan mantan Kades ini, maka silahkan ditindaklanjuti pada proses hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang, namun bukan dilakukan pemanggilan secara masal seperti ini. Kalau begini, penilaiannya pihak Inspektorat yang gagal dalam menjalankan tugas. Kalau sudah gagal, bagaimana mau menyelesaikan masalah?” Pungkasnya.
Asbur Somadayo yang dikutip tanggapanya di media Rakyat Kini.Com mengatakan, panggilan terhadap para mantan kepala desa baik yang defenitif maupun karateker ini murni masalah pengelolaan Dana Desa karena ada temuan yang harus diselesaikan oleh para mantan kepala desa, temuan itu bervariasi mulai dari Rp 4 juta hingga ada desa yang temuannya Rp 800 juta yang hingga saat ini belum diselesaikan “tidak ada tendensi politik apapun selain karena untuk menyelesaikan temuan uang negara yang dikelola oleh mantan kepala desa, makanya yang hadir hari ini dalam rapat langsung mendatangi pernyataan penyelesaian hasil temuan Dana Desa,” paparnya(***)
Komentar