Bahwa secara formil, ijazah US ini hanya dapat dibuktikan diPengadilan kebenarannya, dengan tentu melalui mekanisme gugatan dengan melibatkan instansi yang berwenang sebagai para pihak baik tergugat maupun turut tergugat, termasuk sdra US sebagai pemilik ijazah tersebut. Agar status ijazah US ini menjadi terang menderang dan memiliki kepastian hukum. Tetapi harus diingat bahwa bila hanya aspek pembuktian formil yang kita peroleh, maka besar kemungkinan kebenaran materilnya tidak terpenuhi, oleh karena itu idealnya, untuk memperoleh kepastian hukum dan kebenaran ijazah itu, maka Langkah pembuktian formil juga harus dibarengi dengan Langkah pembuktian materil atau pidana. Seingat saya Polda Malut kala itu, dan bahkan hingga saat ini, saya kira publik belum mendapatkan kejelasan mengenai status laporan pidana kala itu, apakah polda sudah menerbitkan SP3 atau belum?, dan bila sudah SP3, maka kita minta polda sampaikan agar publik mengetahui dasar hukumnya, tentu juga dapat diuji kekuatan hukum SP3 tersebut dengan jalur praperadilan.
Bahwa secara materil kebenaran ijazah ini ditentukan pada dua hal, pertama, uji lab forensik untuk memastikan keaslian blankonya, mengecek tanda tangan kepala sekolahnya, dan termasuk memastikan apakah hanya satu blanko atau ada dua blanko ijazah dengan satu nomor seri ijazah, dll. kedua, proses atau asal muasal sdra US memperoleh ijazah itu, apakah US sekolah dan ikut proses belajar mengajar secara regular sampai dapat ijazah, ataukah sebaliknya sdra US tidak sekolah tetapi mendapatkan ijazah itu, dan masih banyak hal yang harus dilidik polisi, ini semua prasangka dan atau dugaan kita, karena itu sekali lagi kepolisian tidak harus menutupi kasus ini, karena kepolisian adalah pihak berwenang dalam hal ini yang lebih tepat mengungkapnya.
Komentar