Memang sudah lama rakyat Rempang mendengar akan dibangun industri di kampung mereka. Tapi mereka diberi tahu bahwa yang akan dibangun hanya industri pariwisata yang melibatkan kampung mereka.
Baru bulan lalu mereka tahu dari media bahwa industri yang akan dibangun mencakup juga industri kaca dan panel surya. Industri yang disebut terakhir akan dibangun di tepi pantai dengan areal yang sangat luas. Dengan sendirinya akan mengancam mata pencahrian warga lokal sebagai nelayan.
Yg lebih mengagetkan adalah ultimatum pemerintah daerah BP Batam agar warga meninggalkan rumah mereka paling telat 28 September.
Memang rezim menjanjikan rumah tipe 45 di atas lahan 500 meter persegi untuk tiap keluarga sebagai ganti rugi. Juga diberikan uang tunggu bulanan selama 7 bupan rumah mereka dibangun. Sejauh ini warga menolak kompensasi ini, yanh memang tak sepadan dengan ongkos sosial, budaya, dan lingkungan hidup yang harus mereka bayar.
Kendati demikian, rezim masih bersikeras agar warga 16 Kampung Tua sudah harus kosong pada tanggal yang telah ditetapkan. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia beralasan, investor dari Cina akan lari kalau proyek ini tertunda.
Tapi sesungguhnya Bahlil sedang berusaha menyelamatkan muka Jokowi di mata Presiden Cina Xi Jinping. PEC ditandatangani perusahaanXinyi dan MEG di Chengdu, Cina, pada 28 Juli 2023, disaksikan Jokowi dan Xi.
Dus, bisa dikata kasus Rempang berpotensi bereskalasi. Sulit membayangkan rezim akan mengalah. Jokowi dikenal sebagai orang yang sulit mengubah sudut pandangnya. Lihat, kendati IKN adalah proyek yang tidak masuk akal, ia tetap ngotot.
Kalau pendapat saya tidak meleset bahwa rezim tetap memaksa warga Rempang mengosongkan kampung mereka pada 28 September, dampak ikutannya akan sangat luas karena ada preseden yang akan mendorong rakyat di tempat lain untuk juga bangkit.
Baru-baru ini Komnas HAM menyatakan dari Januari hingga Agustus 2023, kasus agraria antara rakyat melawan rezim yang dilaporkan ke Komnas HAM sebanyak 692 kasus atau 4 kasus per hari kerja.
Kalau kita menempatkan kasus Rempang dlm perspektif politik elektoral, bisa jadi isu ini akan merugikan bakal capres Prabowo dan Ganjar yang di-endorse dan mengaku akan meneruskan program pembangunan Jokowi.
Kalau dalam 1-2 hari ini isu Rempang bisa diselesaikan secara damai, status quo akan terjaga. Namun, bila Rempang kembali meledak, populeritas Jokowi mestinya turun secara signifikan.
Dan ini akan berdampak pada Prabowo dan Ganjar yang hingga hari ini mslasuh berharap mendapat efek ekor jas Jokowi. Terlebih rakyat Indonesia akan teringat kasus Wadas di Jawa Tengah di mana ssebagai gubernur Ganjar mengirim aparat bersenjata untuk mengintimidasi warga Wadas yg menolak menjual lahannya untuk dijadikan tambang batu andesit.
Terkait Prabowo, saat ini beredar berita tentang Prabowo menampar dan mencekik Wakil Menteri Pertanian di ruang rapat kabinet. Masalahnya, Prabowo melihat Kementan tak membantunya yang ditugaskan Jokowi membangun food estate sehingga proyek itu gagal dan ia jadi tertawaan publik.
Kekerasaan di ruang rapat kabinet oleh seorang menteri akan sulit diterima publik sebagai presiden mereka. Alhasil, kasus Rempang berpotensi merugikan Prabowo dan Ganjar. Gagasan perubahan yang diusung koalisi yang mengusung Anies justru menemukan momentum sekarang ini.
Terlebih, beberapa waktu ke depan, akibat harga barang kebutuhan pokok yang semakin tinggi, capres yang berasosiasi dengan Jokowi akan kehilangan simpatik. Pantaskah kita perpanjang kekuasaan rezim kingkong ini melalui Prabowo atau Ganjar? Kalau hari ini keduanya bangkit melawan rezim terkait Rempang, posisi mereka akan tertolong. Sayang, hal itu tak mungkin mereka lakukan.
Tangsel, 21 September 2023.
Komentar