Negara Palau Adalah Negara Kecil di Samudra Pasifik,Wilayahnya Seluas 459 Km Dengan Delapan Pulau Utama & 250 Pulau Kecil.
Negara Palau Berada di Samudra Pasifik Barat Berbatasan Dengan Kab Raja Ampat Papua Barat, Kec Patani Utara Halmahera Tengah Maluku Utara & Kab Kepulauan Morotai
Serta Fhilipina.Penduduk Negara Palau Sekitar 21.000 Jiwa. Sengketa Perbatasan ini Telah Berlangsung Sejak 2003,Kedua Negara Sering Berunding Membahas Masalah Zona Ekonomi Ekslusif Hingga Akhirnya di Putuskan Sengketanya Oleh Mahkamah Abitrase PBB. Disamping Indonesia Juga Mendapat Tambahan Wilayah di Samudra Hindia Prov Aceh Bagian Barat.
C. Mengutip Pendapat Deputi II Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Mohammad Roudo Bahwa Pembangunan Kawasan Perbatasan,Berkaitan Dgn Perubahan Paradigma Pembangunan Negara Yg Tadinya
Berkonsep Inward Looking Jawa-Sumatra Sentris,Sekarang Menjadi Outward Looking Menjadikan Kawasan Perbatasan Sebagai Kawasan Luar Negara.Disamping Menjelaskan Bahwa Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan Berbasis Kecamatan Yg Berdasrkan Pada Lokpri Atau Lokasi Prioritas 118 2022 .
Berikut Batas Wilayah Maritim Indonesia Yang Berbatasan Laut Dengan Sepuluh Negara Tetangga Meliputi
India,Thailand,Fhilipina,Singapur,Vietnam,Palau,Australia,Timor Leste,Malasya & Papua Nugini Juga Kategori Wilayah Perbatasan Koontinental Daratan.
D.Kedudukan Pulau Jiew Sebagai Pulau Terluar Indonesia Di Perairan Samudra Pasifik Kec Patani Utara Kab Halmahera Tengah Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Presiden No 78 Tahun 2005 Dari 111 Pulau Kecil & Terluar di Indonesia.Melalui Penetapan Pulau Jiew Sebagai Salah Satu Pulau Terluar Indonesia di Zon Samudra Pasifik Tentu Memiliki Keunggulan Secara Geopolitik & Geostrategis Agar Terus Menerus diLakukan Pemantauan & Penguatan Koordinasi Antar Institusi Yang Berwewenang Secara Bersama – Sama Untuk Menjaga Kedaulatan Perairan Maritim di Wilayah Yang di Maksud Karena Berpotensi Muncul Bentuk Kejahatan Perikanan Atau Ilegal Fishing Penting dilakukan tindakan Terpadu dengan Melibatkan Segenap Potendi Kekuatan termasuk Elemen Masyarakat (Operasi Maritim Teritorial Kawasan) Guna Menimalisir Peluang Ancaman Yang Dapat Mengancam Eksistensi Sumber Daya Kekayaan Laut & Kenyamanan Nelayan Kita. alam () 7 2023 ang .
Konklusi/Kesimpulan.
Selama ini Kejadian Kejadian Politik di Darat Kadang Memunggungi Kejadian di Laut.
Kebijakan Poros Maritim & Program Nawacita Presiden Telah Memberikan Arah Kongkrit Terhadap Penegasan Paradigma Kebijakan Pembangunan Kelautan Indonesia Secara Proporsional Pada Aspek Perimbangan.
Komentar