12 oktober 2023 pekan kemarin merupakan HUT Provinsi Maluku utara yang ke 24 tahun.HUT adalah momentum evaluasi, sejauh mana provinsi ke 33 indonesia ini mencapai kemajuan.
So ! Gubernur Maluku utara H.Ghani Kasuba adalah manusia yang dinilai paling bertanggun jawab atas perkembangan provinsi ini.
Wajar ! Sebab H.Ghani merupakan pemimpin Malut 10 tahun terakhir, waktu dan periode dimana Maluku utara harus menapaki kemajuan pembangunan.Nambah wajar lagi, ini HUT Malut yang terakhir bagi Gubernur sapaan akronim AGK ini.
Beberapa kalangan menilai Gubernur Malut H.Ghani Kasuba gagal memimpin Maluku utara.Namun komparatif nya berdasarkan keberhasilan Gubernur Malut sebelumnya.
Hemat saya, , asumsi yang sumir dan hanya asumsi leger, tanpa data statistik pembanding.Sejatinya, asumsi kelas ketua DPRD Malut misalnya, harus berdasarkan barometer atau tolak ukur statistik yang akurat dan ilmiah ketika berbicara soal perbandingan capaian angka ekonomi sehingga benar-benar penilaian dan evaluasi yang valid dan rasional bukan emosional dan fitnah.Bukankan perkembangan pembangunan infrastruktur jalan di era Gubernur AGK bertambah meningkat ratusan KM, melanjutkan peninggalan pembangunan infrastruktur jalan di era H.Thaib Armayin ?
Kata salah satu tokoh politik, sukses Gubernur Thaib Armayin terbaca dari tingkat kesejahteraan masyarakat Malut yang sejahtera padahal APBD Malut kala itu baru pada kisaran 800 milyar.Sementara di era Gubernur AGK, APBD Malut telah mencapai angka 3 triliun namun masyarakat masih miskin dan pembangunan infrastruktur masih jauh tertinggal dibandingkan era Gubernur H.Thaib Armayin.Asumsi ini memang asumsi klasik yang berkembang dikaum yang selama itu menikmati tetesan rezeki “faedah”.
Namun asumsi itu tak salah-salah amat atau kata amat, mungkin ada benarnya.Kita sepakat bahwa gubernur H.Thaib Armayin sukses memimpin Malut tetapi tak lantas membuat AGK gagal.Ke dua pemimpin Malut ini sama-sama punya kelebihan dan kelemahan masing-masing.
Kita jangan amnesia bahwa, besok belum kiamat.Evaluasi tak bisa luput bahwa Pembangunan Maluku utara sedang berproses maju dan dinamis dari bauran multy sektoral mulai dari sektor tambang, pertanian, kelautan dan perikanan sampai UMKM , pariwisata serta ekonomi kreatif.Ada kelemahan sana-sini sih biasa, namanya saja provinsi yang sedang berproses sebagai daerah berkembang.Bukankan sektor pertambangan baru boming dan ikut merubah struktur ekonomi yang menandai kondisi trransisi ekonomi dan pembangunan daerah.
Premis paling bijaknya, Gubernur H.Thaib Armayin memang sukses namun tidak berbanding lurus dengan kegagalan AGK.Kedua pemimpin ini ibarat kupu-kupu yang bermetamorfasis pada kondisi cuaca yang berbeda sehingga pasti berbeda suasana nya.
Pertama, tantangan era H.Thaib dan era AGK telah berbeda jauh sesuai dinamika perkembangan sosial, ekonomi, politik dan kemanan.
Era Gubernur Thaib Armayin bole dikata ditandai dengan konflik horisontal yang masif yang diikuti dengan upaya penanganannya.Kondisi instabilitas ini menuntut seluruh komponen baik Internasional, nasional dan lokal terlibat dengan segala sumber daya ekonominya.Era itu ditandai dengan masifnya ditribusi anggaran baik dari lembaga donor internasional, APBN dan APBD yang masih diarahkan langsung pada pembangunan rekonsiliasi.Akses funding, fiskal diarahkan langsung ke masyarakat sebagai penerima manfaat seluruh program penanganan pasca konflik bernilai triliunan rupiah.
Kala itu, Secara struktural, semua komponen bersatu untuk terlibat dalam resolusi konflik yang berefek pada kesatuan cara pandang dan arah pembangunan daerah.Lebih sexi lagi, pengelolaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pusat dan daerah masih longgar, belum ada KPK yang wara-wiri dan menyadap alat Komonikasi pejabat seperti sekarang ini.Boleh dikata, korupsi dilakukan terang benderang.Tak heran, pasca lengser, tidak sedikit pejabat daerah yang masuk nginap di hotel prodeo.
Hasilnya, terjadi distribusi peredaran uang yang sangat masif di masyarakat.
Kondisi ini berbeda jauh 360’ dengan era Gubernur AGK yang ditandai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang good gobernance yakni transparansi & akuntabilitas.Era AGK yang telah kondusif ikut menandai tumbuhnya iklim demokrasi.Supremasi sipil sangat masif seiring terbukanya akses informasi.Di era ini, otonomisasi justru semakin menandai supremasi daerah-daerah kabupaten dan kota terutama para kepala daerah seperti raja -raja kecil dihadapan Gubernur.
Namun Gubernur AGK juga mawas diri bukan tukang kayu buruk yang menyalahkan perkakasnya.
Pembangunan infrastruktur di era Gubernur AGK juga terhitung sangat masif tuh.Ratusan kilo meter jalan provinsi telah dibangun untuk membuka keterisolasian antar daerah.manuver loby ke pusat juga terus dilakukan untuk menutup celah sempitnya ruang fsikal daerah.
Era Gubernur AGK ditandai dengan pembangunan ikonik antara lain Mesjid Raya Shafulkhaerat di Ibu kota Sofifi dan pembangunan Ibu kota Sofifi.Di era Gubernur AGK, Malut dipercaya menyelenggarakan iven-iven bertaraf Nasional dan International yakni STQN dan Sail Tidore tuh.
Soal capaian pertumbuhan ekonomi tak perlu kita sebutkan lagi.Soal ini Malut mendapat jempol dunia sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia yakni 27%.Ini potensi besar yang bisa diraih entitas ekonomi lokal jika memiliki daya saing dan produktifitas tinggi.Ini era ekonomi liberal yang tak lagi saling menyuapi lagi.
Provinsi Malut juga mendapat predikat provinsi terbahagia di indonesia.Ini hasil statistik loh, bukan info leger, yang ragu boleh buat survey pembanding.
capaian kemajuan ini melahirkan optimisme anak bangsa lain.Fagogoru bahkan sudah berpikiran global dalam menyikapi eksistensi negerinya dalam perspektif global.
Soal masih ada yang tercecer dari target pembangunan ya itu wajar.Bagaimana tidak tercecer, anggaran lebih banyak tersedot pada proyek pokir yang mestinya bisa ditalangi APBD Kabupaten dan Kota.Urusan kursi tahlilan, panci goreng dan masak ibu-ibu PKK, jalan setapak, taluk penahan ombak 150 meter, toilet desa masak sih harus menggunakan anggaran APBD provinsi ? Benar itu untuk rakyat tetapi bukankan itu domain APBD Kabupaten.Tersedotnya anggaran yang lebih pada kepentingan politik para wakil rakyat itu membuat ruang fsikal pada APBD Provinsi Malut menjadi sempit sehingga program-program besar seperti pembangunan infrastruktur jalan tidak bisa dituntaskan target pencapaiannya.
Pokir yang semestinya berisikan pokok-pokok pikiran tentang program pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada wilayah-wilayah yang rendah pertumbuhan yang terjadi justru pokok pikiran pertumbuhan elektoral para wakil rakyat.
Optimis ! Malut bukan provinsi gagal tetapi provinsi yang sedang bertumbuh ekonomi dan pembangunannya.Posisi tawar Malut baik secara nasional maupun global terus naik seiring perkembangan hilirisasi industri tambang dan rencana pembangunan bandar udara international Loleo Sofifi.Idealnya semua komponen harus siap menjemput perubahan era baru Indonesia tahun 2024.
Ngidi, 23 Oktober 2023.
