Idealnya, Pempus Akomodir Usulan Gubernur AGK Soal Pj.Gubernur Malut
Penyelesaian Masalah di Pemda Malut menjadi pertimbangan
PIKIRANNUMMAT.Com—Sofifi||Gubernur Maluku utara H.Ghani Kasuba, Lc akan mengahiri masa jabatan nya pada tanggal 30 Desember 2023 atau sebulan lebih lagi.
Siapa penjabat Gubernur Maluku utara menjadi perbincangan menarik.DPRD Maluku utara mengusulkan 3 nama antara lain Sekprov Syamsuddin Abdul Kadir, Labayoni, Diputi Bawaslu dan Dr.M. Ridha Ajam, Rektor Unkhair Ternate.
DPRD Malut telah menerima surat Mendagri Tito Carnavian untuk membahas dan mengusulkan Penjabat Gubernur Maluku utara.DPRD Malut berjanji segera mengagendakan paripurna pengusulan calon penjabat Gubernur Maluku utara.
Sementara Gubernur Malut H.Ghani Kasuba sendiri telah menggadang-gadang Syamsuddin Abdul Kadir M, Sekprov Malut sebagai penggantinya.
Menurut pandangan praktisi hukum Malut di Jakarta, Hardi S T, SH., idealnya penjabat Gubernur Malut adalah usulan Gubernur Malut.Sebab Maluku utara sedang masih menghadapi setumpuk PR yang harus diselesaikan.Pejabat internal Pemda Malut seperti Sekprov yang menguasai dan memahami permasalahan internal Pemprov Malut dinilai lebih unggul sebagai penjabat Gubernur Maluku utara.
”kondisi faktual nya demikian bahwa idealnya penjabat Gubernur Malut adalah usulan Gubernur H.Ghani Kasuba yakni Sekprov Syamsuddin Abdul Kadir karena dia lebih menguasai permasalahan internal Pemda Malut sehingga lebih cepat dalam menyelesaikannya”jelas praktis hukum nasional ini.
Hardi menilai semua calon penjabat Gubernur Malut pasti memiliki kepentingan sendiri namun pilihan yang sangat rasional dan ideal adalah usulan Gubernur.
”Kalau bicara kepentingan semua penjabat entah dari daerah atau droping dari pusat pasti punya kepentingan, jadi idealnya pejabat lokal seperti Sekprov yang telah menguasai permasalahan di Pemda Malut”tandasnya.
Dia mengatakan, ada beberapa program seperti pembangunan bandara International Loleo yang butuh komitmen pemerintah daerah untuk dilanjutkan.Dikhawatrikan penjabat Gubernur dari luar terlampau mengemban misi dari kuar sehingga program-program pembangunan strategis daerah seperti bandara Loleo potensial terbengkalai.
Dampak lain yang tak kalah serius bahwa ditengah permasalahan yang sedang melilit malut jika tidak tertangani oleh pemimpin yang memahami masalah maka akan menimbulkan permasalahan baru lebih seriuh ditengah fokus pemerintah daerah harus menghadapi agenda pemilu dan Pilpres.
“Jika Presiden dan Mendagri arif dan bijaksana maka alangkah baiknya mengangkat pejabat daerah sebagai penjabat Gubernur Maluku utara”pungkasnya(***)
