Timses lawan pasti mencatat siapa lurah dan kepala desa yang menggunakan jabatannya untuk mendukung paslon tertentu. Dicatat baik-baik namanya. Lurah mana, atau penjabat kepala desa dimana. Mereka diprofiling satu persatu. Identitasnya dicatat.
Bisa jadi lurah dan kepala desa dalam tekanan. Takut dicari kesalahannya. Takut tidak dapat dana bantuan desa. Kalau statusnya seperti ini, perlu cara cerdas mensikapinya. Diajak pertemuan tetap datang. Tapi tidak ikut kampanye. Datang ya datang saja. Kasih transport dan isi amplop, terima saja. Anggap saja rizki nomplok. Nikmati saja. Tapi hari-hari tetap netral.
Gerakan lurah dan kepala desa diawasi dan dipantau oleh timses yang lain. Bukan bawaslu. Masyarakat gak begitu yakin bawaslu kerja dengan baik. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPU dan Bawaslu yang lemah ini, membuat mereka melakukan pengawasan sendiri. Khususnya pengawasan dari timses dan para relawan. Mereka bawa hp. Potret semua gerakan lurah dan kepala des. Mereka catat satu persatu. Kalau lurah dan kepala desa dukung paslon tertentu dan kalah, ini jadi berabe. Nasib karir mereka terancam, karena mereka melanggar aturan. Ada sanksi yang mereka akan hadapi setelah pemilu selesai.
Komentar