Walikota Ternate Kembali Rombak Kabinet, Penegasan Kabinet Meritokrasi
Walikota MTS tandaskan pertegas Pakta Integritas sampai pada capaian angka-angka
PIKIRAN UMMAT.Com—Ternate||Walikota Ternate, Dr.M.Tauhid Soleman, M.Si., kembali merombak kabinet Pemkot Ternate, Rabu (7/2/2024).Orang nomor satu di Pemkot Ternate itu menandaskan, pelantikan pejabat tinggi Pratama, pejabat adimiatrasi dan pejabat fungsional sebagai penegasan menuju merut sistim di Pemerintah kota Ternate.
Pelantikan di aula Babullah Kantor Walikota Ternate itu dihadiri Sekot Dr.Rizal Marsaoly, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ternate, pimpinan OPD dan staf Dilingkungan Pemkot Ternate.
Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama dan pejabat eselon III dan IV berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate nomor 821.2/KEP/800/2024.
Pejabat Tinggi Pratama yang dilantik antara lain Muslim Gani sebelumnya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate dimutasi dan dilantik sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Toni Pontoh sebelumnya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dimutasi dan dilantik sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, M.Syafei sebelumnya sebagai KADIS Perkim dilantik sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Taufik Jauhar dilantik sebagai Ass I dan Syarif Sadatun sebelumnya sebagai kepala Dinas Kebudayaan di lantik menggantikan jabatan Taufik Jauhar yang dimutasi mengisi kekosongan Ass I yan ditinggalkan Mahdi Husen karena sakit.
Walikota Tauhid Soleman dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelantikan Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Adimistrasi serta pejabat fungsional di lingkup Pemkot Ternate harus menjadi momentum semangat baru dalam upaya menata aktivitas pemerintah kota ternate menuju kearah yang lebih baik.
Tauhid mengungkapkan bahwa pelantikan dilakukan berdasarkan hasil seleksi terbuka dan uji kompetensi yang telah dilakukan beberapa waktu lalu.
Walikota dalam sambutannya mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi sangat dinamis dan penuh kompetisi.Pemerintah kota lanjut dia diperhadapkan pada dinamika globalisasi yang terus tumbuh dengan pesat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi ruang yang tak terbatas.
Walikota juga menyentil agenda pemilihan umum dan pemilihan Presiden yang tengah berlangsung maka segenap pejabat dan ASN harus mampu menjadi perekat persatuan dalam rangka menyukseskan ke 2 agenda penting tersebut.
Tauhid Soleman menandaskan bahwa pelantikan ini sebagai penegasan atas penghargaan Meritokrasi yang diterima Pemerintah Kota beberapa waktu lalu
“Artinya bahwa pemerintah kota ternate mendapatkan 1 penghargaan beberapa waktu yang lalu terkait dengan penerapan meritokrasi”ujar Walikota dalam sambutannya.
Selanjutnya, kata Waikota, harapan besar Pemkot Ternate bisa meraih penghargaan lagi kedepan.Pernyataan Walikota Tauhid Soleman ini dapat dimaknai bahwa upaya reformasi yang telah, kini dan yang akan dilakukan sebagai ikhtiar dalam membangun merit sistym di Pemkot Ternate.
Merit sistym sendiri merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.
“jadi kita mendapatkan 1 penghargaan mudah-murahan kita mendapatkan lagi berikut sehingga terkait dengan reformasi birokrasi kemudian penempatan Pejabat Tinggi Pratama menjadi ukuran -ukuran penerapan birokrasi di Kota Ternate”
Walikota Tauhid Soleman mengengingatkan bahwa Jabatan eselon II atau Jabatan Tinggi Pratama merupakan suatu amanah dan penghormatan yang harus dijalani penuh komitmen dalam melaksanakan tugas dan tanggun jawabnya.
Tugas utama pejabat eselon II adalah memimpin dan memotifasi setiap ASN yang berkaitan pelayanan publik dan adimistrasi pembangunan
“saya sangat berharap pada Bapak Ibu yang baru dilantik agar bekerja secara maksimal meskipun dalam pekerjaan sendiri terdapat permasalahan”harap dia.
Tauhid juga menandaskan bahwa pakta integritas yang telah ditandatangani bakal dipertegas lagi.Pak integritas jelas dia harus memuat target capaian angka-angka sebagai standar kinerja dan evaluasi.
”misalnya bagian BKKBN harus mampu menurunkan angka stunting dan kemiskinan, bagian DLH misalnya harus mampu menurunkan kasus kebersihan sampai sampai pada nol persen.Artinya jika tidak bisa memenuhi itu maka harus keluar.(***)
