Bupati kabupaten Kepulauan Sula kini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Betapa tidak kegiatan safari ramadhan bercampur urusan politik berupa kampanye pilkada 2024.
Bantuan sembako yang di biayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kepulauan Sula itu menjadi alat kampanye seakan akan sembako itu di biayai dari duit pribadi bupati Sula, padahal sembako di biayai dari anggaran APBD Sula sehingga publik Sula pun terus bertanya kebenaran sembako itu.
Bupati Ningsih seakan lupa dengan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024. Dari data BPS ini ternyata menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di kabupaten Kepulauan Sula meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan sesuai data BPS tahun 2023 sebesar 8.450 Jiwa dibandingkan jumlah kemiskinan tahun 2022 sebanyak 7.840 Jiwa. Itu artinya, visi Sula Bahagia belum berdampak pada penurunan warga miskin kepulauan Sula.
Data ini juga menunjukkan bukti bahwa penggunaan anggaran APBD tahun 2022 dan 2023 tidak efektif mengurangi angka kemiskinan melainkan menambah angka miskin di kepulauan Sula.
Bersamaan dengan tingkat kemiskinan, ternyata harga kebutuhan pokok masyarakat juga terus naik jelang puasa ramadhan hingga memasuki idul fitri 1445 H. Jika pemda tidak bisa mengatasi perkara harga-harga kebutuhan pokok ini maka pengaruhnya makin luas, baik itu terhadap menurunnya daya beli masyarakat hingga pengangguran dan lapangan kerja.
Perbaikan perekonomian daerah sebetulnya menjadi peratian khusus ibu Bupati mengingat masa jabatan bupati yang mau berakhir apalagi pilkada serentak sudah di depan mata. Waktu yang sudah sempit ini bukan lagi membujuk rakyat dengan sembako gratis tetapi lebih dari itu bagaimana merumuskan kebijakan pembangunan sektor ekonomi yang menjadi landasan utama menjawab Visi Sula Bahagia.
Bila dalam waktu yang singkat ini bupati lalai dalam mengatasi persoalan perekonomian daerah maka mohon maaf peluang incumbent terpilih lagi sudah menjadi sulit.
