Bupati kabupaten Kepulauan Sula kini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Betapa tidak kegiatan safari ramadhan bercampur urusan politik berupa kampanye pilkada 2024.
Bantuan sembako yang di biayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah pemda Sula itu menjadi alat kampanye seakan akan sembako itu di biayai dari duit pribadi bupati Sula, padahal sembako di biayai dari anggaran APBD Sula publik Sula pun terus bertanya apa benar.
Bupati Ningsih seakan lupa dengan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024. Dari data BPS ini ternyata menunjukkan bahwa Prosentasi Rumah Tangga Miskin di kabupaten Kepulauan Sula meningkat sebesar 0.53% dibandingkan tahun sebelumnya.
Jumlah rumah tangga miskin sesuai data tahun 2023 sebanyak 105.095 jiwa dibandingkan jumlah rumah tangga miskin tahun 2022 sebanyak 104.550 jiwa. Artinya, visi Sula Bahagia belum berdampak pada faktor pengurangan jumlah rumah tangga miskin kepulauan Sula tahun tahun 2023.
Data ini juga menunjukkan bukti bahwa penggunaan anggaran APBD tahun 2022 dan 2023 tidak efektif mengurangi angka rumah tangga miskin melainkan menambah angka rumah tangga miskin di kepulauan Sula.
Bersamaan dengan rumah tangga miskin, ternyata harga kebutuhan pokok masyarakat terus naik jelang puasa ramadhan hingga memasuki idul fitri 1445 H. Jika pemda tidak bisa mengatasi perkara harga-harga kebutuhan pokok ini maka dampaknya makin luas, baik itu menurunnya daya beli masyarakat hingga pengangguran dan lapangan kerja.
Perbaikan perekonomian daerah sebetulnya menjadi peratian khusus ibu Bupati mengingat masa jabatan bupati yang mau berakhir apalagi pilkada serentak sudah di depan mata. Waktu yang sudah sempit ini bukan lagi membujuk rakyat dengan sembako gratis tetapi lebih dari itu bagaimana merumuskan kebijakan pembangunan sektor ekonomi yang menjadi landasan utama menjawab Visi Sula Bahagia.
Bila dalam waktu yang singkat ini bupati lalai dalam mengatasi persoalan perekonomian daerah maka mohon maaf peluang incumbent terpilih lagi sudah menjadi sulit.
