Raih Kuota CPNS dan PPPK Tertinggi se Malut, Bupati Bassam Kasuba Tuai Apresiasi Organisasi Honorer Malut

PIKIRAN UMMAT.COM—LABUHA||Organisasi Honorer K2 Provinsi Maluku utara memberikan apresiasi positif atas keberhasilan Bupati Hal-Sel Hassan Ali Bassam Kasuba berhasil mendatangkan kuota sebanyak  3.585 bagi ASN dan PPPK bagi rakyat Hal-Sel.

Apalagi jatah kuota Hal-Sel 3.585 untuk ASN dan PPPK itu terhitung tertinggi se Provinsi Maluku utara sekaligus menjawab harapan honorer K2 yang menunggu kepastian nasib mereka selama kurang lebih 8 tahun terakhir ini.

Hal itu disampaikan Ketua organisasi Honorer K2 provinsi Maluku utara, Said Alkatiri kepada media ini.

Menurut Said Alkatiri, jatah Kouta ASN dan PPPK Halsel tahun anggaran 2024 ini menjadi kesempatan bagi honorer K2 khusus dan non ASN.

”kami menyambut niat baik bupati Hasan Ali Bassam Kasuba yang telah berjuang dan kerja keras bersama kepala BKD untuk memperjuangkan tenaga honorer K2 khusus dan non ASN untuk dapat masuk dan ikut seleksi penerimaan CPNS dan PPPK tahun 2024”ujar dia.
Lanjut dia, Hal ini juga dapat menjadi perhatian bagi para pelamar umum khususnya CPNS membuka kesempatan para pencari kerja di halsel apa lagi tahun 2024 tidak ada penerimaan CPNS dan PPPK .

”ini adalah kesempatan bagi para honorer K2 khusus dan non ASN yang terdaftar dalam data base di BKN dan Menpan RB”ungkapnya.

Gagasan Bupati Hal-Sel Hasan Ali Bassam Kasuba bahwa seleksi CPNS nanti tidak perlu menggunakan sistem pasaing grade tetapi menggunakan peringkingan mendapat dukungan penuh PHK2-I

“Oleh karena itu sebagai pengurus perhimpunan honorer K2 mendukung langkah bupati dan BKD agar pelaksanaan seleksi nanti cukup dengan perangkingan saja..tidak menggunakan passing grade” tandasnya.

“Dan Alhamdulillah selama kurang lebih 8 tahun perjuangan kami honorer K2 khusus terbukti pada tahun 2024 semuanya tenaga honorer K2 khusus dari yang menggunakan ijasa SD, SMP dan SMA pada tahun ini diakomodir semuanya dan tidak ada lagi tenaga honorer di Indonesia khususnya di propinsi Maluku Utara”imbuh dia

“untuk itu kami menghimbau kepada gubernur/bupati dan walikota agar tidak ada penerimaan tenaga honor seperti ada larangan dari Kemenpan RB, komisi 2, BKN dan Mendagri tentang pelarangan pejabat kepada daerah mengangkat tenaga honorer.”pinta dia pula.

Said Alkatiri juga berharap,  dengan pelaksanaan tes CPNS dan PPPK tahun 2024 “kami berharap agar semua dokumen pelamar di teliti kembali sehingga tidak terjadi lagi permasalahan data pelamar siluman itu tidak perlu terjadi di tahun 2024”pinta said Alkatiri(***)