.PIKIRAN UMMAT.Com—Jakarta||Banjir bandang yang melanda kawasan pertambangan di Hamahera Tengah mengundang perhatian berbagai elemen nasional dan daerah.Salah satunya Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara di Jakarta.
Pengurus Besar Forum Mahasiwa Maluku Utara-Jabotabek, menilai PT.IWIP merupakan sumber masalah banjir. Oleh karena itu, PB.FORMALUT meminta PT Indonesia Weda Bay Industrial Park untuk bertanggung jawab atas banjir yang melanda beberapa desa di lingkar tamabang PT IWIP.
Demikian organisasi mahasiswa Malut itu mendesak pemerintah segera mengambil tindakan tegas terhadap perusahan tambang raksasa milik pemerintah Tiongkok itu.
Sikap tegas itu disampaikan melalui aksi demonstrasi di kantor pusat PT.IWIPinJakarta, Rabu (7/8/2024).
Koordinator aksi PB Formmalut-Jabotabek, Vinot menjelaskan, banjir di Halmahera Tengah akhir-akhir ini tidak sekadar menjadi wacana biasa, tetapi menjadi fakta yang menghawatirkan bagi masyarakat setempat.
PB Formmalut-Jabotabek juga meminta pemerintah untuk melakukan identivaksi penyebab banjir, terutama banjir yang melanda Halteng sejak 20 sampai 23 Juli.
“Informasi yang mencuat, dugaan kuat yang menjadi penyebab utama banjir bandang akibat adalah jebolnya tanggul di kilo meter 15 miliki PT IWIP. Jika ini benar, seharusnya IWIP bertanggung jawab,” ungkap Vinot usai aksi di Kantor IWIP, Jalan Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, RT.5, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Rabu, (07/08/2024).
Sementara untuk tuntutan aksi, Vinot mengatakan ada lima, yaitu mendesak Presiden Jokowi untuk menindak tegas perusahaan tambang yang terbukti merusak ekologis di Halteng, meminta Pemerintah Pusat untuk melakukan moratorium industri pertambangan nikel di Halteng, terutama di PT IWIP yang masuk dalam kebijakan proyek strategis nasional.
Yang ketiga, sebut Vinot, PT IWIP diminta meningkatkan keselamatan kerja atau K3 dengan memberlakukan libur pada karyawan, dan mendesak KLHK segera lakukan investigasi khusus guna mengkroscek penyebab banjir.
“Kami juga mendesak IWIP agar menaikkan upah tenaga kerja lokal dan stop memberlakukan PHK sepihak dalam situasi banjir seperti ini,” sebutnya.
Vinot menamhakan, pemerintah mestinya memberikan sanksi tegas kepada perusahaan tambang yang diduga menjadi pemicu utama terjadinya banjir di Halteng.
“Pemerintah sudah harus bersikap, jangan terkesan lambat,” tegasnya.
