Selanjutnya, ISNI mengklaim, Pertumbuhan deficit masa pemerintahan Jokowi baik sebelum masa Covid-19 dan setelah masa
Covid-19 cenderung tumbuh, yang berdampak pada beban utang yang terus meningkat,
sehingga pada masa akhir pemerintahan Jokowi, mayoritas Pendapatan Negara yang bersumber
dari Pajak Negara, digunakan untuk membayar Bunga Pinjaman.
Pelebaran defisit masa pemerintahan Jokowi, diikuti dengan pertumbuhan belanja
yang didominasi belanja lainlain yang mencapai 925,96%, atau dari 11,70 ribu triliun meningkat menjadi 176,58 ribu triliun, disusul belanja bantuan social 80,06%, belanja barang
26,29% dan pembayaran bunga pinjaman 14%.
ISNU Malut menyimpulkan Jika dipotret dari share belanja pemerintah pusat terhadap belanja penanganan social justru jauh lebih signifikan pada pola belanja pemerintahan SBY di banding Pemerintahan Jokowi, sedangkan dari aspek pertumbuhan belanja, pada masa pemerintahan Jokowi mengalami pertumbuhan menus pada tahun kedua dan tahun ketiga periode kepemimpinan.
ISNU Malut pada kesimpulanya menyatakan bahwa Mencermati dinamika pola penanganan penduduk miskin, dapat disimpulkan bahwa pola
penanganan penduduk miskin SBY melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) efektif sedangkan pada masa pemerintahan Jokowi melalui Penanganan Inflasi dapat mengendalikan kenaikan harga barang konsumsi.
Oleh karena itu, seiring terbentuknya Pemerintahan Prabowo, ISNU Provinsi Malukunutara merekomendasikan dua point ;
”disarankan Pemerintahan Prabowo dapat melakukan modifikasi kebijakan penanggulanggan
kemiskinan dengan skema :
1. Melanjutkan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ala SBY, diikuti dengan kebijakan
Makan Bergizi Gratis, akan memberikan dampak aliran uang negara (APBN) yang
inklusif di desa dan kelurahan untuk meningkatkan derajat perekonomian Masyarakat
lapisan bawah.
2. Melanjutkan Program Penanganan Inflasi melalui penguatan TPID di setiap daerah, yang
diikuti dengan kebijakan mengatasi disparitas harga antar pulau, antar daerah dan antar
kota dan desa, melalui Program Nusantara Satu Harga (NU-Siaga) untuk menjaminkan
pemenuhan konsumsi warga desa dalam mengatasi kemiskinan pedesaan, dengan
memanfaatkan BUM Desa dan Program Tol Laut yang mengatasi ketimpangan harga di
Negara Kepulauan
“Demikian Pokok-pokok rekomendasi Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama (ISNU) Wilayah Maluku
Utara dalam penanganan kemiskinan untuk menyelamatkan kaum nadhliyin pedesaan”tutup ISNU Malut dalam press releasenya(***)
Komentar