Namun berbagai kalangan mendesak agar pihak Kompas mengambil langkah hukum sebagai pembelajaran penting agar praktek hoax ini tidak terulang dan penyelamatan demokrasi.Sebab Survey sebagai kegiatan ilmiah harus mengandung nilai kebenaran dan tidak bisa dibajak dalam bentuk kebohongan guna kepentingan politik semata.Selain itu, langkah hukum juga dalam rangka menyelamatkan demokrasi.
Survey pada momentum politik pemilu dan Pilkada sering dicurigai sebagai alat kampanye guna mendongkrak popularitas dan elektabilitas calon tertentu yang elektabilitasnya masih rendah.Survey hoax itu diharapkan mempengaruhi persepsi publik agar mengalihkan dukungan kepada calon kepala daerah yang memiliki elektabilitas tinggi versi survey hoax tersebut.
“Kompas sebagai media terkemuka dan terpercaya nasional dengan idiologi jurnalisme yang kuat harus mengambil langkah hukum yang diperlukan guna menyelamatkan kredibilitasnya, melindungi nilai ilmiah survey serta menyelamatkan demokrasi”pungkas sumber media ini(***)
Komentar