TERNATE—Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Khairun (Unkhair) Ternate turut mengkritisi dugaan ketidaknetralan PJ Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Utara, Abubakar Abdullah, yang terlibat mengajak masyarakat di WhatsApp Grup untuk mencoblos salah satu Paslon Gubenur dan wakil Gubernur .
Dugaan ketidaknetralan PJ Sekda provinsi Maluku Utara berawal dari ia mengirim pesan foto pasangan calon nomor urut 4, Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe dalam salah satu percakapan WAG. Karena itu, diduga adanya indikasi dukungan terhadap pasangan calon tertentu.
“BEM UNKHAIR menganggap bahwa sikap tersebut bertentangan dengan prinsip netralitas ASN yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan,” kata Ketua BEM Unkhair M. Fatahuddin Hadi, melalui rilis kepada media ini, Senin, 25 November 2024.
Menurut Fatahuddin, PJ Sekda sebagai pejabat tinggi di pemerintahan daerah harus menjadi contoh dalam menjaga netralitas ASN. “Kami mengingatkan bahwa ASN, terutama pejabat tinggi, seharusnya tidak terlibat dalam pilkada. Keterlibatan mereka dalam mendukung calon tertentu hanya akan merusak citra pemerintahan dan mencederai demokrasi di Maluku Utara,” tegas Fatahuddin
Fatahuddin juga menambahkan bahwa ketidaknetralan ASN, khususnya pejabat seperti PJ Sekda provinsi Maluku Utara bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Pilkada dan pemerintahan yang sedang berjalan. BEM Unkhair mendesak agar masalah ini segera ditindak lanjut oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara.
Sementara Dr.Sofyan Abas, akademisi UMMU menilai, Bawaslu Malut harus segera mengambil tindakan sehingga tidak memicu ketidakpercayaan publik dan eskalativ mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan daerah.Sebab jika dibiarkan, masyarakat bisa mengambil hakim sendiri.
”Bawaslu Malut harus segera mengambil tindakan hukum”pungkasnya(***)
