Kapasitas dan Rekam Jejak Mumpuni Reformasi Birokrasi, MK-BISA Diprediksi Menguasai Debat ke III Pilkada Malut

JAKARTA—KPU Provinsi Maluku Utara bakal kembali menggelar debat ke III sebagai debat pamungkas Pilkada Maluku Utara.Debat yang disiarkan langsung dari studio Kompas TV di Jakarta itu berlangsung Kamis siang ini waktu Jakarta.

Debat kali ini mengusung tema besar Pemguatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Supremasi Hukum itu dengan 6 Sub tema masing-masing Pemerintahan Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Pelayanan Publik, Ketertiban Umum, Peran Pemerintah Daerah Dalam Memperkokoh NKRI dan Supremasi Hukum.

4 Pasangan calon akan menjalani 6 sesi debat mulai pemaparan visi misi di sesi ke 1, Pertanyaan penelis ke calon Gubernur di sesi 2, pertanyaan penelis ke calon Wakil Gubernur di sesi 3, saling bertanya, menjawab dan respon balik antar paslon di sesi 4-5 dan ditutup dengan Closing Statemen atau pernyataan penutup dari setiap paslon.

Pakar dari UMMU Dr.Sofyan Abas memprediksikan paslon nomor urut 3, MK bisa bakal kembali menguasai panggung debat ke III ini.Kapasitas dan rekam jejak Dr.H.Muhammad Kasuba, calon Gubernur dalam isu reformasi birokrasi menjadi alasannya.Demikian pengalaman Basri Salama sebagai mantan anggota DPD/MPR RI akan melumat habis materi yang disajikan.

“paket calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara MK-BISA mereka berdua memiliki kapasitas skill, soft slill, hard skill dan conectoin skill serta jam terbang yang mumpuni membuat MK-BISA punya political will pembangun Maluku Utara yang kuat, sejahtera dan makmur”ujar kandidat profesor ini menjelaskan klaimnya.

H.Muhammad Kasuba sendiri merupakan mantan Kepala Daerah dua periode yang terkenal sosok pemimpin pemerintahan daerah dengan  profil reformasi birokrasi yang sangat kuat.Berkat reformasi birokrasinya, Pemda hal-sel yang dia pemimpin berhasil meraih penghargaan nasional dan internasional dari badan dunia PBB yang menangani isu kesehatan yakni WHO.

H.Muhammad Kasuba juga adalah mantan kepala daerah yang pernah melakukan kerja sama internasional berupa kerja sama Sister City dengan pemerintah atau Walikota Kota Bankstown Australia Ustadz.

Muhammad Kasuba yang dimintai komentarnya seputar isu reformasi birokrasi menyatakan kuncinya sukses reformasi birokrasi adalah kesejahteraan ASN Pemprov Malut dan penegakan sistem birokrasi yang telah eksis seperti MCP KPK dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta program seperti pemerintahan berbasis nilai.

Selain itu, H.Muhammad Kasuba mengaku punya kartu truf bagaimana mempersembahkan pelayanan publik yang cepat dan prima sehingga bisa cepat merespon aspirasi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan cepat tanpa harus rakyat bersusah payah ke Sofifi bertemu Gubernur untuk menyampaikan keluhan dan aspirasinya.

”MK-BISA punya inovasi pelayanan publik yang celat dan prima, apa itu, rahasia deh tunggu saja di debat siang ini.Ini surprise bagi rakyat Malut”ungkapnya.

Mantan Bupati Hal-Sel dua periode ini menekankan bakal menggunakan MCP KPK dengan 8 intervensi nya sebagai salah satu basis reformasi birokrasi.Sebab dia akui, MCP KPk merupakan standar global dalam membangun pemerintahan yang good and clean governances.

Perencanaan nya bakal memitigasi problem birokrasi Pemprov kemudian melakukan pembenahan.

”jadi nanti kita diagnosa seperti program digitalisasi pelayanan publik sudah sejauh mana ya MK-BISA membenahi hingga sampai pada tujuan pelayanan publik yang profesional, akuntable, cepat dan prima dan  bebas KKN”tandasnya.

MCP KPK merupakan program kolaborasi yang bertujuan untuk mendorong optimalisasi upaya pencegahan korupsi agar tercipta tata kelola Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi. Pelaporan MCP KPK dilakukan setiap triwulan. Saat ini terdapat 8 (delapan) area intervensi yaitu:

Perencanaan
Penganggaran
Pengadaan Barang dan Jasa
Pelayanan Publik
Pengawasan APIP
Manajemen ASN
Pengelolaan BMD
Optimalisasi Pajak

Selain ini, sesuai kewenangan sebagai Gubernur, sapaan MK ini akan menerapkan program Pemerintah Berbasis Nilai yang terbukti berhasil di Halmahera Selatan dalam mendorong kinerja birokrasi yang profesional dan akuntable.

”MK-BISA punya rekam jejak prestisius dalam reformasi birokrasi, kami akan menyesuaikan dengan sistem reformasi yang berkembang seperti MCP KPK sebagai dasar reformasi birokrasi Pemprov Malut”ujar dia.

Yang tak kalah pentingnya, kesejahteraan ASN di Pemprov Malut mendapat perhatian serius MK-BISA.

”Intinya ASN harus sejahtera sehingga reformasi birokrasi berjalan efektif”pungkasnya.

Masalah penegakan hukum dan menjaga keutuhan NKRI serta ketertiban umum Basri Salama mengaku MK-BISA telah mempunyai program jitu untuk itu.Dia bahkan menyatakan MK-BISA punya rekam jejak soal ini.

”Ada deh, kami punya rekam jejak, tapi nanti nonton life debat Pilkada Malut di Kompas TV”pungkasnya(***)