MCP KPK merupakan program kolaborasi yang bertujuan untuk mendorong optimalisasi upaya pencegahan korupsi agar tercipta tata kelola Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi. Pelaporan MCP KPK dilakukan setiap triwulan. Saat ini terdapat 8 (delapan) area intervensi yaitu:
Perencanaan
Penganggaran
Pengadaan Barang dan Jasa
Pelayanan Publik
Pengawasan APIP
Manajemen ASN
Pengelolaan BMD
Optimalisasi Pajak
Selain ini, sesuai kewenangan sebagai Gubernur, sapaan MK ini akan menerapkan program Pemerintah Berbasis Nilai yang terbukti berhasil di Halmahera Selatan dalam mendorong kinerja birokrasi yang profesional dan akuntable.
”MK-BISA punya rekam jejak prestisius dalam reformasi birokrasi, kami akan menyesuaikan dengan sistem reformasi yang berkembang seperti MCP KPK sebagai dasar reformasi birokrasi Pemprov Malut”ujar dia.
Yang tak kalah pentingnya, kesejahteraan ASN di Pemprov Malut mendapat perhatian serius MK-BISA.
”Intinya ASN harus sejahtera sehingga reformasi birokrasi berjalan efektif”pungkasnya.
Masalah penegakan hukum dan menjaga keutuhan NKRI serta ketertiban umum Basri Salama mengaku MK-BISA telah mempunyai program jitu untuk itu.Dia bahkan menyatakan MK-BISA punya rekam jejak soal ini.
Komentar