Pasangan MK-BISA Dorong Program Gratis SPP Bagi 40.000 Siswa SMA Sederajat Jika Terpilih
Muhammad Kasuba menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap anak. Sehingga tidak boleh ada satupun anak di Maluku Utara yang putus sekolah karena biaya yang mahal.
Maluku Utara – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Muhammad Kasuba dan Basri Salama (MK-BISA), menyatakan komitmen mereka untuk membebaskan biaya Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa SMA sederajat, termasuk SMK dan Madrasah Aliyah, baik negeri maupun swasta di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara.
Program ini merupakan salah satu dari 15 program unggulan dalam Visi-Misi MK-BISA, dengan tujuan meringankan beban masyarakat yang selama ini dinilai cukup berat dalam bidang pendidikan, khususnya bagi keluarga dengan ekonomi rendah dan menengah.
Kepada awak media Senin (04/11/2024), Muhammad Kasuba menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap anak. Sehingga tidak boleh ada satupun anak di Maluku Utara yang putus sekolah karena biaya yang mahal. Menurutnya porsi anggaran 20 persen dari APBD tidak sulit jika ada niat untuk realisasikan pendidikan gratis.
“Kami percaya bahwa tidak ada satu pun anak di Maluku Utara yang boleh berhenti sekolah hanya karena masalah biaya, kita punya anggaran 20 persen dari APBD jadi kami rasa ini tidak sulit direalisasikan,” ujar Muhammad Kasuba.
Menurut mantan Bupati dua periode Halmahera Selatan tersebut, jika dirinya bersama Basri Salama terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Malut yang paling pertama difokuskan adalah masalah pendidikan gratis dengan mendorong anggaran untuk pembiayaan SPP siswa SMA sederajat.
“Kami berkomitmen untuk menggratiskan SPP bagi seluruh siswa SMA sederajat di Maluku Utara, tanpa memandang status ekonomi sekolah, negeri maupun swasta.”
Berikut Skema pembiayaan Program pendidikan gratis yang dicanangkan MK-BISA
Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara , jumlah siswa SMA sederajat di Provinsi Maluku Utara saat ini diperkirakan mencapai 44.809 siswa. Untuk melaksanakan program ini, tim MK BISA memperkirakan akan membutuhkan anggaran sekitar Rp40 miliar per tahun. Jumlah ini dihitung berdasarkan estimasi biaya rata-rata SPP di provinsi ini, yang akan dikelola secara transparan dan akuntabel guna memastikan program berjalan tepat sasaran.
Basri Salama, calon Wakil Gubernur yang mendampingi Kasuba, menjelaskan bahwa anggaran akan disalurkan berdasarkan skema yang mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga masing-masing siswa.
“Kami ingin memastikan bantuan ini tepat sasaran. Program ini akan diprioritaskan bagi keluarga yang benar-benar membutuhkan, dengan sistem pendataan yang jelas dan akurat,” jelas Basri Salama.
Skema Penyaluran Berdasarkan Kelas Ekonomi
Keluarga Pra-Sejahtera dan Sejahtera I (Ekonomi RRendah
Seluruh biaya SPP akan ditanggung penuh oleh pemerintah provinsi tanpa syarat tambahan. Berdasarkan estimasi, sekitar 60 persen atau 24.000 siswa masuk dalam kategori ini. Alokasi anggaran sebesar Rp24 miliar akan disalurkan untuk menjamin seluruh siswa dari keluarga pra-sejahtera dan sejahtera I mendapatkan pendidikan tanpa kendala biaya.
“Kami tidak ingin melihat anak-anak dari keluarga kurang mampu terhenti pendidikannya hanya karena faktor ekonomi. Program ini adalah bentuk kepedulian kami kepada mereka yang selama ini kesulitan,” Tegasnya
Keluarga Sejahtera Kategori II (Ekonomi Menengah)
Untuk keluarga dengan ekonomi menengah, pemerintah akan memberikan subsidi sebagian biaya SPP. Sekitar 30 persen atau 12.000 siswa diperkirakan berasal dari kategori ini. Pemerintah provinsi akan mengalokasikan Rp12 miliar untuk subsidi bagi keluarga menengah, agar mereka tetap dapat memberikan pendidikan berkualitas bagi anak-anak mereka.
“Kami berusaha untuk tidak hanya memberikan bantuan penuh pada kelompok paling membutuhkan, tetapi juga memberikan subsidi bagi kelompok ekonomi menengah. Mereka pun layak mendapat akses pendidikan yang terjangkau.”tambah Basri Salama
Keluarga Sejahtera Kategori III (Ekonomi Menengah Atas)
Bagi keluarga yang lebih mampu, pemerintah tetap menyediakan beasiswa prestasi bagi siswa yang menunjukkan kemampuan akademik atau non-akademik luar biasa. Sekitar 10 Persen atau 4.000 siswa yang akan masuk dalam kategori ini, dengan alokasi anggaran sekitar Rp4 miliar. Beasiswa ini dimaksudkan sebagai motivasi bagi siswa untuk terus berprestasi.
“Kami akan memberikan apresiasi bagi mereka yang berprestasi. Ini adalah bentuk penghargaan kami atas upaya dan dedikasi mereka di bidang akademik maupun non-akademik,” tutur Mantan Anggota DPD RI tersebut.
Dengan adanya program ini, pasangan MK BISA yakin bahwa angka partisipasi pendidikan di Maluku Utara akan meningkat signifikan, membuka peluang lebih luas bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam kemajuan daerah.
“Pendidikan adalah investasi masa depan, dan kami siap memperjuangkan hak pendidikan bagi setiap anak di Maluku Utara,” pungkas Basri Salama.(***)