Selanjutnya “pemimpin harus menempatkan kepentingan kesejahteraan masyarakat sebagai visi kepemimpinanya”ujar dia menambahkan.Dengan begitu, setiap kebijakan otomatis tak merugikan rakyat.
Dua aspek itu jamin H.Thaib bakal sejalan dengan kepentingan daerah, bangsa dan negara.
”Kalau kebijakannya punya nilai ilahiah dan muaranya Mensejahterakan masyarakat otomatis mewujudkan kemakmuran Masyarakat dan kemajuan daerah”simpulnya.
H.Thaib menilai, akibat lepasnya para pemimpin dari nilai-nilai ketuhanan dan kepentingan kemasyarakatan maka para pemimpin dengan mudah terjerembap kedalam moral hazard kepentingan oligarki.
”Godaan oligarki itu sangat kuat, jika pemimpin tak punya nilai keilahian dan kemasyarakatan atau keadilan sosial maka dia mudah saja terimbang-ambing dalam kepentingan oligarki yang pasti menyengsarakan rakyat”
Muaranya ”jika terjadi konflik kepentingan antara perusahan dengan masyarakat pasti keputusannya masyarakat yang dirugikan”tandasnya.
H.Thaib mengisahkan pengalamannya menghadapi kepentingan perusahan dengan kepentingan Masyarakat.
”Sejak menjadi Sekda sampai Gubernur, saya tidak pernah merugikan rakyat bahkan mengambil jalan tengah yang menguntungkan masyarakat”kisah dia
”Saat saya menengahi konflik lahan perusahan dengan petani, saya mengambil kebijakan ganti rugi yang lebih menguntungkan petani dan hasil ganti rugi itu membuat para petani bisa menunaikan ibadah haji”ungkap dia mengisahkan.
Komentar