Ini tentu kontra dan berpotensi menjadi ancaman bagi kepentingan orang-orang di lingkaran Jokowi. Oligarki yang “terlalu dimanjakan” di era Jokowi harus berhadapan dengan langkah dan kebijakan politik “nasionalisasi” Prabowo.
Belum lagi bicara IKN. Proyek Mercusuar di era Jokowi ini tidak dianggarkan di APBN. Semula ada anggarannya 14 Triliun Rupiah, tapi dikasih “bintang” alias diblokir dan dialokasikan diantaranya ke makan siang gratis. Dengan menerbitkan Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara, anggaran IKN kena dampaknya. Ini ibarat menyelam sambil minum air. Dalam konteks ini, Prabowo cukup cerdas dan cerdik menghadapi mantan presiden yang pernah mempecundanginya dua kali di pilpres. Pilpres 2014 dan 2019.
Kabarnya, menghadapi langkah Prabowo ini, Jokowi sedang melakukan konsolidasi. Sisa-sisa kekuatan Jokowi masih ada di sejumlah institusi hukum. Apakah Prabowo akan membiarkannya? Pasti tidak.
Ini bukan soal moral dan tentang balas budi. Tidak ! Ini soal politik yang meniscayakan setiap kepentingan menjadi dasar untuk mengambil keputusan dan langkah. Secara personal dan moral, Prabowo tidak ada masalah dengan Jokowi. Tapi secara politik, tabrakan kepentingan memaksa mereka harus berhadap-hadapan.
Bisakah anda mengatakan bahwa Rusia dan Amerika bisa berbagi, bersinergi dan berkolaborasi dalam penguasaan global? Itulah gambaran Prabowo vs Jokowi saat ini.
Jakarta, 10 Pebruari 2025
Komentar