Semua tahu bahwa Sherly Tjoanda memiliki latar belakang sebagai bisnis Women yang mewarisi harta kekayaan bisnis dari suaminya mulai dari usaha bisnis perhotelan, kontraktor, pertambangan, kehutanan dan perikanan.Semua usaha bisnis ini secara adimistratif bertalian erat dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten serta kota.
Ambil contoh saja usaha kontraktor yang proses tendernya 100% berhubungan dengan ULP dan Dinas yang berada di bawah kekuasaan Gubernur , apakah Gubernur Sherly bisa netral dan profesional menjalankan pemerintahannya ketika sub bisnis kontraktor berkontestasi di tender proyek Pemprov Malut ? Itu pertanyaan menggantung yang menunggu waktu manivest nanti jika Sherly masih terikat interes bisnis.Itu baru usaha bisnis kontraktor, belum tambang, perikanan dan kehutanan.
Publik malut bakal menatap buram komitmen Sherly manakala tidak diikuti dengan komitmen pribadi Sherly untuk resign dari kepentingan bisnis.Ini penting karena Good Governances harus sejalan dengan pembebasan dari conflik of interes.
Sejauh ini publik belum mendengar komitmen Sherly untuk resign atau jeda dari bisnis yang dapat dimaknai bahwa seluruh usaha bisnis atas nama Sherly diharamkan Sherly untuk eksis di masa kekuasaanya.Komitmen itu penting guna memastikan bahwa komitmen Good Governances Sherly Tjondoa bukan lips services apalagi jika diniatkan untuk tameng.
Publik Malut tentu tak ingin memdengar lagi isyu di Morotai seperti monopoli usaha perikanan dan isyu monopoli kontraktor yang bergema kala pemerintahan Bupati Benny Laos kembali mengaum di Pemprov Malut.
Komentar