Kota Ternate—Kontestasi politik pilwako Ternate 229 bakal diwarnai pertarungan politisi dari beragam latar belakang.Oleh kalangan pakar, latar belakang profesi mana para petarung berasal, bakal menentukan motif, modus, mindset kekuasaan dan praktik kekuasaan.
Mencermati Konstalasi pilwako kota ternate dalam The battle Of politic, Politikus berlatar belakang bisnis atau saudagar, birokrat dan aktivis partai politik tak menutup kemungkinan bakal berjibaku dalam satu panggung pertarungan politik guna merebut kuasa di Kota rempah ini.
Isyu politik saudagar, birokrasi dan aktivis politisi partai adalah isyu politik kontemporer yang telah eksis dalam politik praktis di indonesia.Politisi saudagar (Bisnisman), Birokrat dan aktivis partai politik nyaris mewarnai setiap agaenda kontestasi kekuasaan pemerintaha.
Isyu politik saudagar misalnya, mengemuka ketika dipopulerkan Akbar Tanjung, Ketua Umum Partai Golkar pada Pilpres sebelum -sebelumnya.
Bermula, Akbar Tanjung, mantan Ketua Umum Partai Golkar dalam disertasi promosi Doktoralnya memberikan catatan atas kiprah saudagar atau pengusaha di dunia politik.Akbar diduga menyentil Yusup Kalla, capres partai Golkar yang berlatar belakang pebisnis yang dibahasakan Bang Akbar sebagai politisi saudagar.Perkembangannya kemdudian, Akbar disorot tajam karena mendukung Aburizal Bakri notabene seorang pebisnis atau saudagar, dialektika yang semakin mempertajam isyu politik saudagar.
Para pakar telah memberikan analisis, seperti apa latar belakang mereka, nyaris mengisi maruah kepemimpinan mereka kelak.
Akbar Tanjung dalam tesisnya tentang politik saudagar atau dalam istilah “Saudagar Politik” yang kemudian di bukukan menjadi “The Golkar Way Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi”.
Dalam buku itu kurang lebih Akbar Tandjung mengemukakan bahwa kepemimpinan saudagar lebih bersifat jangka pendek, mengedepankan spekulasi bisnis, serta cenderung tidak menghargai proses melainkan hasil akhir…Akbar juga mengungkapkan Corak kepemimpinan “Saudagar Politik” cenderung mengabaikan pembangunan atau kelembagaan.
Yang coba dikritisi Akbar Tanjung tentang saudagar politik adalah bukan hak saudagar dalam berpolitik, mengingat apa pun latar belakang seseorang ia mempunyai hak politik yang sama. Namun, menurut Akbar Tanjung dalam konteks kepemimpinan politik, mind set (pola pikir) saudagar tidak cocok dan tidak relevan dengan upaya kelembagaan politik.
Komentar