Peneliti Pusat Penlitian Politik Lipi, Lili Romli menyebutkan, bahwa menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dikarenakan partai politik tidak mampu memainkan fungsinya dengan optimal. Partai-partai politik tidak memiliki kemampuan mengerahkan dan mewakili kepentingan warga negara maupun menghubungkan warga negara dengan pemerintah.
Kondisi ini ditambah dengan persoalaan pelembagaan parpol yang belum terwujud dengan baik,tegasnya.Romli menilai bahwa partai politik di era reformasi belum dapat menjadi institusi publik yang menunjukkan tanggungjawabnya terhadap pemilihnya. Di era orde baru partai politik menjadi mesin politik penguasa sehingga lebih diarahkan pada kepentingan pelanggengan status quo. Sedangkan saat memasuki reformasi parati politik dihadapkai pada tuntutan masyarakat yang begitu besar, sementara partai politik belum siap dengan kelembagaan yang baik.
Menurutnya terdapat sejumlah faktor yang membuat tingkat kelembagaan partai belum berkembang denga baik. Partai-partai yang ada umunya relatif baru sehingga infrastruktur partai belum terbangun dengan baik. Selain itu partai-partai kerap mengalami konflik yang menguras tenaga dan waktu sehingga tidak ada waktu untuk membagun pelembagaan partai politik. Elite-elite parati pun belum menjadikan AD/ART sebagai satu-satunya aturan dalam mengelola partai politik. Ditambah lagi tradisi berpartai yang menghormati perbedaan budaya politik demokrasi di kalangan elite partai belum tumbuh. Unsur patrimonialisme dan bahka feodalisme masih kuat di kalangan elite partai. Agar parpol berfungsi baik harus ada penguatan kelembagaan parpol supaya menjadi institusi demokrasi yang kuat dan berjalan dengan optimal. Upaya penguatan seperti penguatan platform partai, kaderisasi, rekrutmen politik, dan menciptakan kohesivitas internal partai adalah hal-hal yang harus segera dilaksanakan, urainya.
Aktivis Constitusional & Electoral Reform Center (CORRECT), Refly Harun menyebutkan pandangan senada. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik disebabkan partai politik yang masih belum bisa menunjukkan kinerjanya dengan baik dan mempertanggungjawabkannya pada masyarakat. “Orang ikut pemilu karena berharap ada harapan yang lebih baik dari poroses pemilu, tapi dalam banyak hal saat wakil rakyat terpilih sebagai pemimpin melalui pemilu ternyata perbaikan atau perubahan yang diinginkan tidak cepat terjadi sehingga masyarakat yang tak sabar jadi putus asa. Ditambah lagi pragmatism parpol yang hanya bekerja lima tahunan, jelasnya.
Melihat kenyataan tersebut, Refly menegaskan bahwa perlunya penaatan partai politik kedepan baik dari dalam maupun dari luar. Dari dalam, partai politik harus membuat konstitusi partai yang benar-benar mencerminkan bagaimana fungsi partai dijalankan agar partai berjalan lebih demokratis. Sementara penataan dari luar melalui kontrol dari masyarakat yang jelas serta melalui proses perundang-undagan. “Atur semua dalam undang-undang yang jelas penegakan hukumnya. Lalu biarkan parpol mengatur diri mereka sendiri,ujarnya.
All ! Pada perkembangan 10 tahun terakhir boleh dikata akhirnya dari masa keemasan partai politik pasca era reformasi.Terlibatnya kader-kader partai politik dalam praktek KKN telah mencoreng peran partai politik di panggung kekuasaan.
Lihat saja hasil survey kepercayaan publik, lembaga legslativ yang berisikan kader-kader partai politik menurun kepercayaan publik.Di beberapa hasil lembaga survey, lembaga legislativ berada di rangkum terbawah di hasil survey.
Kondisi ini berbanding lurus dengan fakta kontestasi pemilihan kepala daerah dimana banyak partai politik yang terpaksa mencomot kader non partai terutama birokrasi yang pada hasil survey ternyata lebih populer dan memiliki tingkat elektabilitas tertinggi alias lebih dipercaya rakyat(***)
Komentar