TERNATE—Prilaku kepemimpinan Sherly Tjoanda sebagai Gubernur Maluku Utara yang diduga tidak sesuai dengan komitmen good Governance dan kebijakan efesiensi menuai kritik kalangan akademisi dan pakar ekonomi.Kebijakannya yang dinilai sangat berpihak pada usaha bisnis hotel Sahid Bella menuai respon kritis akademisi.Ditengah kebijakan efisiensi misalnya, anggaran pemerintah tentunya diharapkan bagi semua pemerintah di daerah agar bisa mengelola anggaran secara optimal. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran yang tidak berimbang dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
Demikian pandangan kritis Dr.Muammil Sunan, pakar ekonomi dari Unkhair Ternate kepada media ini.
“Untuk itu itu penggunaan anggaran harusnya difokuskan dan prioritas pada kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat”ujar dia.
Menurut Muammil, ditengah kebijakan efesiensi, setiap rupiah dari anggaran daerah yang digunakan harusnya memperhitungkan dampaknya terhadap pelayanan publik. Visi misi reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang sering digaungkan di saat kampanye politik ternyata hanyalah omon-omon belaka, yang mana pemborosan anggaran daerah untuk kegiatan-kegiatan seremonial yang tidak berdampak terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan”papar dia.
Komentar